DISCLAIMERS :
1. Postingan ini adalah titipan dari seorang teman yang ingin mengungkapkan uneg-unegnya. Teman saya ini berasal dari keluarga yang secara turun-temurun berprofesi sebagai bidan.
2. Kesamaan nama, tempat, cerita dan kejadian adalah ketidaksengajaan belaka. Kebenaran isi dan tanggung jawab atas semua akibat yang timbul setelah penerbitan postingan ini tidak berada di tangan saya sebagai pemilik blog.
3. Untuk selanjutnya subjek “saya” mengacu kepada teman saya, bukan saya apalagi kamu (Nah lho??!!).
SELAMAT MEMBACA
Syahdan, Departemen Kesehatan layaknya Departemen Keuangan, Kehakiman dan Agama mempunyai struktur organisasi yang bersifat vertikal dengan garis wewenang dan konsultasi langsung di bawah pusar pusat. Pemerintah Daerah saat itu tidak berhak memiliki dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada bidang kesehatan. Jadi, semua pegawai di Departemen Kesehatan dari dokter, perawat, apoteker sampai bidan, konon adalah pegawai pusat.
Seiring dengan berhembusnya angin kebebasan yang diberikan oleh pusat ke bawah pusar daerah berupa otonomi daerah, Departemen Kesehatan juga mengalami perubahan. Pemerintah Daerah secara bertahap diberikan kesempatan untuk mengambil alih satuan kerja di bidang kesehatan ini menjadi salah satu dinas di bawahnya.
Entah karena daerah kurang siap menerima tanggung jawab dalam bidang kesehatan, atau entah karena faktor yang lain, pelayanan kesehatan -setelah perubahan struktur organisasi tersebut- dirasakan berkurang kualitasnya. Hal ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai stake holder sekaligus penerima layanan kesehatan, tapi juga dirasakan sendiri oleh pegawai kesehatan.
Sebagaimana dituturkan oleh orang tua saya sebagai seorang bidan, sering terjadi penyelewengan anggaran. Dokumen anggaran berupa APBD khususnya bidang kesehatan tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Atas nama tonggak kekuasaan bernama otonomi daerah, pemerintah daerah merasa memiliki kewenangan penuh atas pelaksanaan anggaran yang diberikan kepadanya, sekali lagi khususnya di bidang kesehatan.
Kenyataan pahit di birokrasi ini, semakin menjadi, ketika secara jelas dan gamblang anggaran kesehatan digunakan untuk hal yang sama sekali tidak menyangkut bidang tersebut. Miris sekali hati ini kalau saya katakan anggaran kesehatan ternyata malah digunakan untuk biaya kampanye politik dalam rangka Pilkada atau pembiayaan klub-klub sepak bola (atau klub tawuran??!!). Tanpa bermaksud berlebihan, mungkin inilah karma atas ketidakbijakan pemerintah melimpahkan Dinas Kesehatan ke pangkuan Pemerintah Daerah.
Akhir-akhir ini, sebuah kenyataan bahwa masyarakat miskin tidak patut memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, tak bisa terbantahkan lagi. Timbullah pameo orang miskin dilarang sakit. Rumah Sakit dan infrastruktur kesehatan adalah fasilitas mewah orang-orang kaya yang tiap hari terjamin gizi makanannya, punya kartu anggota Fitness Club, dan rajin memeriksakan gigi setiap enam bulan. Sementara orang miskin, sudah cukup mewah kalau bisa menginap di Rumah Sakit kamar kelas III, yang semakin hari semakin mirip barak pengungsian darurat korban bencana alam.
Memang sih, kembalinya Dinas Kesehatan menjadi instansi vertikal langsung di bawah pemerintah pusat tidak menjamin masalah kesehatan tertanggulangi. Tapi paling tidak pengalaman membuktikan kalau pemerintah pusat masih sedikit lebih becus menangani bidang kesehatan dari pada pemerintah daerah.
Jangan salah paham membaca kalimat di atas. Jangan mengartikan kalau biang kerok masalah pelayanan kesehatan adalah pemerintah daerah. Bukan!! Sama sekali bukan itu. Tokoh antagonis dari masalah ini adalah belum siapnya aparat birokrat di daerah menerima tanggung jawab mengurusi hajat hidup masyarakat banyak, menyangkut pelayanan kesehatan. Para abdi negara di daerah harus belajar dari pemerintah pusat bagaimana mengurusi orang miskin yang pengin berobat, menanggulangi wabah flu burung, memberikan pelayanan gizi untuk mencegah gizi buruk dsb…dsb…
Anda setuju?
Posting Terkait:
apakah bisa dibilang kalo otonomi daerah itu gagal??
ridu’s last blog post..Tak Kusangka Tak Kuduga Aku Menang
[Reply]
Comment by ridu — April 15, 2008 at 8:06 am
wah jadi inget pelajaran yang baru aja kami terima tentang etika organisasi pemerintahan. Wah tapi kayaknya ga berhubungan ding…jadi intinya, mending ikut pemerintah pusat aja kali ya???
arifah’s last blog post..Perpisahan
[Reply]
Comment by arifah — April 15, 2008 at 3:25 pm
hmmm…sungguh menyedihkan emang…
karena hal2 seperti itulah, kita, PNS™, selalu dicap buruk dimata masyarakat…
kita harus berjuang untuk merubah pandangan mereka, sobs…
terima kasih…
Panda’s last blog post..Akhirnya?
[Reply]
Comment by Panda — April 15, 2008 at 3:25 pm
jadi, temenmu itu bidan juga dong???he..he..he..
arifah’s last blog post..Mengejarmu?.
[Reply]
Comment by arifah — April 15, 2008 at 3:27 pm
@ridu: ya gak sepenuhnya benar seperti itu du…
@panda: hmm..mari perbaiki citra PNS..
@arifah: no comment… hihi…
[Reply]
Comment by adis — April 15, 2008 at 4:22 pm
Hhhmmm… hhmm…
Cuma pengin batuk…
[Reply]
Comment by sef — April 15, 2008 at 5:10 pm
nah…ntar kita lihat analisisku bener ato ga??
kalo bener….aku tunggu traktirannya ya???he..he…
arifah’s last blog post..Mengejarmu?.
[Reply]
Comment by arifah — April 15, 2008 at 8:20 pm
Hhhmmm… hhmm…
Cuma pengin batuk…
*lihat komen diatas…..hhmmmm…hhmmm..juga deh*
arifah’s last blog post..Mengejarmu?.
[Reply]
Comment by arifah — April 15, 2008 at 8:23 pm
nasionalime patutkah untuk dipertanyakan ke semua kalangan?
[Reply]
Comment by quelopi — April 15, 2008 at 10:05 pm
kadang otonomi daerah suka gak jelas bahkan malah menambah sulit birokrasi yang ada
hanggadamai’s last blog post..Biar Hitam Yang Penting Manis
[Reply]
Comment by hanggadamai — April 16, 2008 at 1:34 am
setuju gw dis…
gw diceritain oleh seorang dokter yang sedang PTT di lampung. sedih bgt deh. untuk bisa berobat ke puskesmas tempat dokter itu praktek, ada yang mesti jual barang ato ngutang buat ongkos ojek, udah gitu pas sampe puskesmasnya stok obatnya belom tentu ada.
rerere’s last blog post..papaku seorang pecandu?
[Reply]
Comment by rerere — April 16, 2008 at 9:28 am
setuju
[Reply]
Comment by yorick — April 16, 2008 at 11:38 am
kasian juga kalo pameo “orang miskin dilarang sakit” itu terus berlanjut yach..
Rian’s last blog post..saat² yang berdarah-darah
[Reply]
Comment by Rian — April 16, 2008 at 5:52 pm
lagi dech..
Rian’s last blog post..saat² yang berdarah-darah
[Reply]
Comment by Rian — April 16, 2008 at 6:02 pm
serba susah
ghatel’s last blog post..Masukan yang kurang baik
[Reply]
Comment by ghatel — April 16, 2008 at 6:09 pm
terlalu berbelit-belit sech birokrasinya. jadi yang sengsara ya rakyat kecil….kayak aku ini
hiks hiks
simplyhaniya’s last blog post..Sepeda Ontel
[Reply]
Comment by simplyhaniya — April 16, 2008 at 11:42 pm
Birokrasi..Birokrasi…
Kapan mahluk-mahluk itu pada tobat ya…
[Reply]
Comment by djaelani — April 17, 2008 at 8:19 pm
dis kmu dapat persenan berapa, klo nerbitin artikelnya orang?
heiroyuki’s last blog post..Pencopet dibohongin korbannya
[Reply]
Comment by heiroyuki — April 17, 2008 at 11:46 pm
otonomi daerah itu bukannya gagal, saya setuju Adis kalo itu karena kita belum siap diberi kemerdekaan dalam menentukan langkah kita sendiri..
btw, adis..saya dah pindah rumah lho..*OOT*
stey’s last blog post..Ga mudeng saya..
[Reply]
Comment by stey — April 18, 2008 at 1:05 pm
waaaah iye bgt tuh…janji cuma di bibir saja..giliran pelaksanaannya main asal tunjuk ajeh akhirnya ga kelar2
theloebizz’s last blog post..cekak!!!
[Reply]
Comment by theloebizz — April 18, 2008 at 2:51 pm
wah…aku pusing Dis….hbs baru selese prajab, br mo masuk ‘the real world’ insyaAlloh bulan depan..jd ya msh ngambang gt ttg birokrasi..
rahmah’s last blog post..Prajab Golongan III angkatan X Tahun 2008?
[Reply]
Comment by rahmah — April 19, 2008 at 4:24 pm
hmm.. otonomi daerah yah…
konsekuensi dari arogansi daerah.. kalo akhirnya gak keurus dan tambah susah ya itu adalah resiko daerah itu sendiri.
makanya adanya PP06/2007 itu kan adalah suatu bentuk control pemerintah terhadap daerah terutama yang pemekaran.
kalo ternyata tambah parah dan gak bisa berkembang.. dilebur aja sama daerah asal.
edo’s last blog post..Opini Wajar Tanpa Pengecualian
[Reply]
Comment by edo — April 21, 2008 at 10:57 am
Oooo, bidan yg itu to dis, gmn plg kmaren udh ktemuan kan?
Lancar nih kliatannya
[Reply]
Comment by Hero — April 30, 2008 at 3:34 pm
Setuju, itu hanya sebagian contoh saja, mungkin banyak instansi yg lain mengalami permasalahan yg sama
perk1z’s last blog post..Windows XP Service Pack 3
[Reply]
Comment by perk1z — May 11, 2008 at 6:35 pm
Menurut saya Keberadaaan Dinkes di Daerah Sudah Lumayan baik sih, memang masih terdapat kekurangan dimana2 akan tetapi sebaiknya kekurangan tersebut dijadikan cambuk untuk dapat berbuat lebih baik lagi.
Terima kasih
Chandra’s last blog post..Studi Epidemiologi Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue Dengan Pendekatan Spasial Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu [Penelitian Pilihan]
[Reply]
Comment by Chandra — July 18, 2008 at 12:59 pm